Ghana Hentikan Penyalahgunaan Gelar Kehormatan (Honoris causa): Bagaimana dengan Konoha?

Baru-baru ini, Ghana membuat gebrakan di bidang akademis yang layak untuk diapresiasi dan diteladani oleh negara lain, termasuk juga negri Konoha. Melalui Komisi Pendidikan Tinggi Ghana atau “Ghana Tertiary Education Commission” (GTEC), negara tersebut secara resmi melarang adanya penggunaan gelar Doktor dan Profesor kehormatan (Honoris causa) oleh pejabat publik, termasuk didalamnya para politisi, pebisnis, dan tokoh agama. Langkah ini tidak hanya bersifat simbolik, namun juga secara substansial melindungi integritas akademik dan etika pejabat publik.

Mengutip pernyataan resmi GTEC yang dilansir Premium Times Nigeria (edisi 3 Juni 2025), penggunaan gelar kehormatan oleh pejabat publik dinilai “tidak etis dan menyesatkan”, serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Komisi tersebut menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar, dan akan menyebutkan nama pelanggar secara terbuka di media “name and shame”.

Mengapa Langkah Kenapa Ini Penting?

Pertama, penggunaan gelar kehormatan secara tidak tepat adalah sebuah tindakan yang tidak etis. Gelar akademik seharusnya mencerminkan kerja keras intelektual, penelitian, dan kontribusi nyata terhadap ilmu pengetahuan. Ketika gelar diberikan hanya karena posisi, kekuatan finansial, atau popularitas, maka nilainya akan merosot dan mencederai para akademisi.

Kedua, penyalahgunaan gelar honoris causa dapat menyesatkan publik. Tidak semua kalangan memahami perbedaan antara gelar akademik secara resmi dan gelar kehormatan. Seorang pejabat publik yang mencantumkan gelar “Dr.” atau “Prof.” di depan namanya dengan bebas di media dan dalam setiap dokumen negara dapat menciptakan ilusi kompetensi akademik yang sebenarnya tidak dimilikinya.

Ketiga, praktik ini membuka ruang terjadinya praktek jual-beli ijazah/ gelar. Dalam banyak kasus, gelar kehormatan diberikan oleh institusi tidak jelas atau bahkan universitas abal-abal (degree mills) dengan imbalan sejumlah uang. GTEC dalam pernyataannya menyebut fenomena ini sebagai ancaman nyata terhadap sistem pendidikan.

Terakhir, gelar kehormatan sering dipakai untuk politik praktis. Mereka yang tengah mencalonkan diri sebagai pejabat atau ingin memperluas pengaruh sosial kerap menyematkan gelar semu demi meningkatkan legitimasi. Ini adalah bentuk manipulasi simbolik yang sangat merugikan.

Layakkah Konoha Mencontoh?

Pertanyaan yang harus kita renungkan adalah: apakah kita juga berani membersihkan praktik serupa di negeri ini? Kita tak jarang melihat politisi memakai gelar kehormatan di baliho, surat resmi, dan panggung kampanye. Sering kali gelar itu berasal dari institusi yang tidak jelas atau bahkan universitas tanpa akreditasi.

Sudah waktunya lembaga-lembaga seperti Kementerian Pendidikan, BAN-PT, dan asosiasi para akademisi mengambil sikap. Jika Ghana –salah satu negara berkembang di Afrika- saja berani mengambil langkah tegas, mengapa Konoha belum?

Pelarangan pemberian gelar Honoris causa semacam ini bukan berarti menghapus penghargaan. Tapi gelar kehormatan seharusnya diberikan secara tertutup dan simbolis, bukan ditampilkan di kartu nama atau surat dinas. Ini demi menjaga makna pendidikan dan menghindari penyalahgunaan simbol akademik untuk kepentingan pribadi.

Ghana telah memberi pelajaran penting bahwa gelar Dr dan Prof bukanlah gelar yang menempel pada papan nama, melainkan simbol pencapaian dan integritas di bidang Ilmu Pengetahuan. Penyalahgunaan gelar oleh oknum pejabat publik adalah bentuk manipulasi akademik. Mari kita dorong agar negri ini mengikuti jejak langkah yang sama, demi publik yang lebih cerdas, dan pejabat yang lebih berintigritas.

Referensi:

• Premium Times Nigeria. (3 Juni 2025). Ghana bans honorary doctorate, professor titles by public officials.
• Legit.ng. (4 Juni 2025). Public officials banned from using honorary titles in Ghana.
• GTEC Official Statement via GhanaWeb (31 Mei 2025).

Artikel Selengkapnya...

Politik dan Panggung Kehidupan: Ketika Politisi Berperan Sebagai Aktor

Ada satu hal yang sering kali luput dari kesadaran publik, bahkan dalam masyarakat yang mengaku melek politik sekalipun, bahwa sebagian besar politisi pada hakikatnya adalah seorang “Aktor”. Mereka tampil di hadapan publik tidak hanya sebagai politisi, tetapi juga sebagai figur yang membangun narasi, memainkan emosi, dan mempersonifikasi harapan rakyat. Politik bukan hanya tentang kebijakan dan ideologi; ia juga tentang pertunjukan. Ada aktor yang begitu meyakinkan, begitu otentik, sehingga seolah-olah pantas mendapatkan penghargaan setingkat Oscar. Ada pula aktor yang terlihat setengah hati dalam memainkan perannya, sehingga nampak canggung, dan mudah terbaca topengnya, aktor yang kedua memainkan peran secara medioker.

Sejak era digital mengubah wajah politik pada pertengahan abad ke-20, “Pencitraan” telah menjadi unsur penting dalam dunia politik. Seperti dalam debat calon presiden AS -Richard Nixon vs. John F. Kennedy -tahun 1960. Warga Amerika yang menonton debat lewat televisi merasa bahwa JF. Kennedy "telah menang" karena penampilannya yang terlihat meyakinkan dan penuh percaya diri, sedangkan Nixon tampak lesu, grogi dan berkeringat. Padahal isi argumen mereka nyaris sama. Peristiwa ini menjadi awal dari era politik modern di mana estetika dan retorika sering mengalahkan substansi.

Politisi -sadar atau tidak- mulai menyesuaikan diri dengan dunia yang menuntut mereka menjadi "persona publik" yang menarik. Mereka mulai menyewa konsultan media, belajar cara public speaking, serta teknik untuk membaca bahasa tubuh dari lawan bicaranya. Mereka belajar bagaimana menangis di waktu yang tepat, tersenyum di tengah cobaan, dan menyentuh bahu rakyat kecil saat kamera sedang merekam.

Ini bukan teori konspirasi, melainkan realitas dalam politik kontemporer. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan politik Christopher Lasch dalam The Culture of Narcissism (1979), politisi modern bukan lagi pemimpin substantif, melainkan tokoh publik yang piawai membangun citra. Mereka tidak memimpin dari keyakinan, melainkan dari persepsi. Lasch bahkan menyebut mereka sebagai "performers in the age of narcissism."

Kita bisa melihat jejak narasi ini dalam berbagai peristiwa sejarah dunia. Contohnya, Benito Mussolini di Italia, seorang mantan jurnalis dan orator ulung, yang membangun citra "Manusia Super" melalui teatrikalitas yang dramatis. Atau Joseph Stalin, yang awalnya tampak sebagai pemersatu bangsa, namun lambat laun membuka topengnya sebagai diktator brutal. Bahkan tokoh seperti Aung San Suu Kyi yang dulu dipuja sebagai simbol demokrasi, belakangan mendapat kritik keras karena sikap diamnya terhadap krisis Rohingya. Semua ini menunjukkan bahwa figur bisa berubah. Topeng bisa terbuka. Sejarah penuh dengan contoh semacam ini.

Oleh karena itu, adalah wajar dan sehat jika kita menyisakan ruang untuk skeptis terhadap para politisi. Skeptisisme bukanlah sinisme. Ia bukan berarti membenci semua tokoh atau mencurigai setiap langkah mereka. Skeptisisme adalah bentuk kedewasaan berpolitik—kesadaran bahwa loyalitas seharusnya ditujukan pada nilai (value), bukan pada figur (personality). Karena nilai adalah kompas moral yang relatif stabil, sedangkan figur bisa berubah oleh waktu, godaan kekuasaan, atau kelemahan lain yang sersifat manusiawi.

Terkait dengan hal ini, George Orwell dalam novelnya Animal Farm (1945) pernah mengatakan: “All animals are equal, but some animals are more equal than others.” Politik, ketika dijalankan tanpa kontrol publik dan kesadaran nilai, mudah berubah menjadi panggung manipulasi. Figur yang semula dielu-elukan bisa menjadi simbol tirani. Yang terlihat jujur hari ini, bisa terbukti korup di esok hari.

Memahami politisi sebagai aktor bukan berarti menafikan peran penting mereka dalam demokrasi. Namun, pemahaman ini membantu kita menjaga jarak kritis dan menahan diri dari pengkultusan individu. Kita perlu menyadari bahwa politik adalah ranah penuh kepentingan, pencitraan, dan permainan persepsi. Dalam lanskap seperti ini, hanya nilai “value” yang layak kita pertahankan secara loyal.

Tetaplah mencintai keadilan, memperjuangkan kebenaran, dan bersuara untuk keadaban. Tapi jangan pernah menggantungkan harapan secara total pada figur mana pun. Karena sebagaimana sejarah telah berkali-kali mengajarkan kita: wajah-wajah politik bisa berubah, tapi nilai adalah satu-satunya jangkar yang akan tetap menuntun kita.

Wallahu a’lam.

Artikel Selengkapnya...

Sulitnya Memahami Politik di Negri Wakanda

 

Sebenarnya sudah cukup lama penulis apatis tentang dunia politik. Paling males baca berita & postingan tentang politik. Mungkin gara-gara Pilkada DKI beberapa waktu lalu, penulis jadi ikut-ikutan pom-pom hore-hore, gegara setelah “diprovokasi” oleh beberapa rekan/ kolega.

Hal yang membuat penulis apatis dan gagal paham dengan Politik di negri Wakanda adalah karena dalam politik itu sering muncul figur-figur yang mohon maaf “irrasional”, contohnya adalah Bpk Jacob Zuma ini, Mantan Presiden Afrika Selatan saat ini (Kalau mau ambil contoh politisi dalam negri, nanti takutnya kena UU ITE, kena pasal fitnah, hasutan dan perbuatan tidak menyenangkan).

Dari profil beliau tertulis, bahwa beliau ini seseorang yang beragama Kristen dan memiliki 4 orang istri (Poligami). Lah kok bisa?.....Ya ndak tahu, kok nanya saya. Sedangkan partai politik yang mengusung beliau menjadi presiden adalah partai politik yang berasaskan sosialis komunis. Saya kok jadi garuk-garuk kepala ya? Saya coba mandi,….lalu keramas. Ternyata sama saja, ndak masuk logika saya. Terus yang diperjuangkan apa coba? Mencoba mengkorelasikan beberapa hal di atas,….ternyata ilmu statistik saya belum nyampe *_^

Saya punya teman ekspatriat dari Afrika (Kamerun). Dia pernah bilang: Pak Rudi,…kalo para kaum intelektual di Indonesia ini (Para Dosen, Peneliti dan Praktisi) tidak mau terjun ke dunia politik, bisa jadi,…suatu saat nanti negri ini akan dikuasai oleh orang-orang seperti “itu”. Tapi ya entahlah,… La bidang riset saya itu di “Life Science” ,…..masak ya harus mengurusi dunia politik segala? 

Kata orang, politik itu “kejam” yah,..kejam. Anda yang seorang Sarjana, Master/ Magister atau bahkan seorang Doktor/ Phd sekalipun, bisa jadi….. popularitas anda akan dikalahkan oleh seseorang yang mohon maaf, SD saja tidak lulus (contohnya Bpk JZ ini). Kompetensi dan Dedikasi anda selama ini menjadi seperti tak berarti,….

“Politik itu kotor”, ada yang bilang terjun ke dunia politik itu seperti nyemplung ke dalam “Septic Tank” mau tidak mau, pasti akan bersenggolan dengan yang kotor-kotor. Mohon maaf kalau analoginya agak kasar, tapi ya kenyataannya saat ini memang sulit sekali kita bisa menemukan politisi yang benar-bener bersih & berintegritas.

Saya sendiri punya pengalaman pribadi saat dulu masih menjadi aktivitis Remaja Masjid di Jogja . Saya punya seorang teman dekat,..yah,..dekat sekali. Pernah ngaji bareng, shalat bareng, I’tikaf bareng, jadi panitia PHBI bareng dst.

Perubahan demi perubahan mulai muncul saat temen saya ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik lalu “nyalon”. Nasehat demi nasehatpun mental, sampai akhirnya ia kemudian berbalik 180 derajat. Dan kini, saya seperti tidak mengenal siapa dia lagi. Fisiknya masih sama tetapi ruh & jiwanya seperti bukan dia lagi. Padahal dulu niatnya sungguh mulia, ingin memperjuangkan “umat” katanya.

Ibarat sebongkah es, ia berniat mendinginkan padang pasir. Bukannya padang pasir yang mendingin, namun justru dia sendirilah yang akhirnya mencair. Bukannya merubah, tetapi justru berubah, sebagaimana yang sudah-sudah. Lantas bagaimana caranya mendinginkan padang pasir itu? Ah,..entahlah *_^

Maka untuk Kawula Muda Wakanda yang masih memiliki cita-cita luhur nan mulia untuk mengubah Negri ini ke arah yang lebih baik. Maka saran saya,..Lakukanlah itu sedini mungkin, semuda mungkin, selagi anda masih bujang dan belum berkeluarga. Karena kalau sudah menikah,….apalagi sudah memiliki anak. Jangankan mau mengubah Indonesia,…mengubah chanel TV saja,….engkau tidak akan mampu!

Artikel Selengkapnya...