Beberapa orang bercita-cita tinggal di Eropa karena dianggap sebagai pusat seni dan budaya, ada pula yang bermimpi menetap di negri Sakura karena animenya, dan ada pula yang bercita-cita pindah ke negara bebas pajak demi… keselamatan isi dompetnya. Alasannya: di sana, setiap lembar uang hasil keringat Anda masuk ke kantong sendiri, dan tanpa “tersentuh” oleh petugas pajak.
InvestAsian edisi April 2025 belum lama ini mempublish sembilan negara yang tak mengenakan pajak penghasilan di negaranya. Ada Bahrain, Brunei, Kuwait, Maldives, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Vanuatu. Nama-nama negara ini terdengar seperti katalog destinasi liburan wisata. Bedanya, di sini “tiket masuknya” bukan hanya visa, paspor dan koper, akan tetapi juga kesiapan mental serta ketebalan dompet anda.
Sumber Uang Negara yang Tak Butuh Pajak
Negara-negara Teluk di atas, misalnya. Mereka bisa kaya raya dari sumber minyak dan gas yang mereka miliki, sehingga pajak penghasilan bagi warganya dianggap tidak perlu. Bagi pemerintahnya, cadangan minyak dan gas adalah rekening tabungan abadi, selama dunia masih membutuhkan BBM untuk industri dan transportasi.
Namun jangan buru-buru membayangkan bahwa hidup disana tidak akan ada “Pungutan” sama sekali. Ternyata Bahrain tetap memungut PPN 5%, Arab Saudi 15%, Oman pajak korporasi 15%. Jadi, ya, tetap saja ada “invisible hand” yang mengelus dompet Anda. Bedanya, elusannya lebih halus dari elusan SPT di negri Konoha.
Pulau Tropis dan Rahasia Offshore
Sementara itu, Maldives dan Vanuatu memilih strategi berbeda. Maldives hidup dari pariwisata dan bea impor. Vanuatu berani lebih ekstrem, ini surga pajak yang benar-benar “all you can keep”, tak ada pajak penghasilan, korporasi, capital gains, warisan, bahkan pajak penjualan. Reputasinya sebagai negara tax haven membuatnya selalu diawasi oleh Interpol.
Magnet Untuk Orang Kaya dan Orang yang Ingin Kaya
Dubai di UEA atau Doha di Qatar sudah seperti klub VVIP bagi orang kaya. Semua fasilitas mewah tersedia, dari apartemen pencakar langit sampai pusat belanja/ mall yang bisa bikin kartu kredit anda menjerit. Ekspatriat datang bukan hanya karena pajak nol persen, tapi juga kenyamanan hidup yang serba mewah. Namun, ada saja jebakan Batman: bagi warga negara Amerika, bebas pajak itu tetap saja ilusi. Paman Sam tetap akan menagih, meski Anda tinggal di tengah gurun ber-AC atau pantai biru di Maldive dan Vanuatu. Lantas bagaimana dengan orang kaya di negri Konoha?
Bebas Pajak, Bukan Berarti Bebas Risiko
Bebas pajak memang terdengar manis di telinga, tapi tetap saja getir di praktiknya. Negara-negara ini harus menjaga reputasi agar tidak dicap sebagai surga para pencuci uang (TPPU). Banyak di antaranya kini mulai menerapkan standar transparansi yang justru mengurangi “Daya Tarik” bagi orang kaya. Dan di titik ini, kita mulai bertanya: dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, mungkinkah kita belajar dari negara mereka?
Negri Konoha, Negri yang Kaya Sumber Daya Alam
Negri Konoha sejatinya bukan negara yang miskin. Justru, negri ini adalah salah satu gudang komoditas dunia. Minyak sawit? Negri ini produsen dan pengekspor terbesar di dunia, menyumbang lebih dari separuh total produksi global. Nikel? Hampir setengah cadangan dunia di kuasai, menjadikan nya pemasok vital baterai kendaraan listrik di dunia. Timah? Konoha penguasa sepertiga perdagangan global. Batubara? Kadang nomor satu, kadang nomor dua, namun tetap saja selalu di rangking atas.
Belum lagi sektor pertanian: konoha adalah produsen kelapa terbesar di dunia, karet alam nomor dua, kopi dan kakao di peringkat ketiga. Singkatnya, bila bicara ekspor, konoha punya “menu lengkap” yang bisa membuat negara bebas pajak pun menoleh iri.
Lantas, Apanya yang Salah?
Jika UEA bisa membiayai negaranya tanpa pajak berkat minyak, mengapa Konoha yang punya sawit, nikel, timah, batubara, dan sederet komoditas unggulan masih harus bergantung pada pajak rakyat untuk menopang APBN?
Jawabannya tentu tidak sederhana, masalahnya ternyata “Sangat Kompleks”. Masalahnya ada pada bagaimana kekayaan SDA itu dikelola. Transparansi, efisiensi, dan kebijakan hilirisasi menentukan apakah hasil SDA konoha mampu menjadi “Rekening Tabungan Abadi” seperti di negara Teluk, atau hanya sekadar sumber devisa yang cepat habis dan tak terasa manfaatnya bagi masyarakat bawah.
Negara bebas pajak itu ibarat kue tart di etalase toko, terlihat lezat, menggoda, dan bikin lapar bagi mata yang memandang. Namun ketika dibeli, ada saja biaya layanan tambahan, mulai pajak resto, dan harga minuman yang diam-diam lebih mahal.
Dan pada akhirnya, surga finansial bukan soal nol persen pajak semata, melainkan bagaimana negara mengelola kekayaan agar warganya bisa hidup sejahtera dengan tanpa membebani pajak bagi rakyat menengah bawah. Negri Konoha sebenarnya punya semua sumber daya untuk menuju ke sana. Pertanyaannya, apakah negri ini berani memanggang “kuenya” dengan resep dan “chef” baru yang benar-benar kompeten dan berintegritas, atau justru merasa puas dengan “kue lama” yang sudah bantat dan mulai dingin?
