Diskursus mengenai Program Pulang Kampung dalam lingkungan BRIN telah memantik perhatian luas dari para pegawai dan pemangku kepentingan. Antusiasme ini menunjukkan bahwa komunitas ilmiah nasional memiliki kepedulian besar terhadap arah kebijakan riset Indonesia. Namun, di tengah perdebatan yang berkembang saat ini, penting untuk menjaga agar dinamika wacana berjalan dalam koridor refleksi konstruktif, bukan sekadar memberi label atau dugaan yang belum berpijak pada keseluruhan fakta.
Sebagian pihak menyampaikan kehati-hatian bahwa setiap kebijakan baru, termasuk Program Pulang Kampung, sebaiknya melalui kajian komprehensif sebelum diimplementasikan. Pandangan tersebut tentu relevan, mengingat kebijakan publik idealnya bertumpu pada perencanaan matang dan analisis risiko yang memadai. Namun demikian, kehati-hatian tidak semestinya dimaknai sebagai hambatan bagi inovasi sebuah kebijakan. Program ini tidak lahir tanpa konteks, melainkan merupakan respons atas kebutuhan jangka panjang untuk memperkuat kapasitas riset di daerah yang selama ini menjadi episentrum kegiatan ilmiah.
Indonesia memiliki tantangan struktural dalam distribusi peneliti dan fasilitas riset. Sentralisasi yang terlalu dominan membuat potensi ilmu pengetahuan tidak terhubung secara optimal dengan kebutuhan lokal di daerah. Pada titik ini, Program Pulang Kampung dapat dibaca sebagai upaya strategis: memindahkan sebagian kekuatan riset ke daerah agar inovasi tumbuh dekat dengan sumber data, keragaman hayati, kearifan lokal, dan persoalan nyata di masyarakat. Tanpa langkah-langkah desentralisasi, ekosistem inovasi nasional akan selalu mengandalkan pusat, sementara daerah menjadi penonton dari agenda riset yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka.
Memang benar bahwa masa lalu menyimpan pelajaran. Ada praktik penempatan pegawai di daerah yang tidak berjalan optimal karena kurangnya sistem monitoring. Tetapi pengalaman tersebut seyogianya menjadi dasar perbaikan, bukan alasan untuk tidak melakukan perubahan. Akar persoalannya bukan terletak pada keberadaan pegawai di daerah, melainkan pada mekanisme pengawasan yang belum dirancang dengan memadai. Maka, solusi yang dibutuhkan bukan mempertahankan kebijakan masa lalu, melainkan memperkuat instrumen tata kelola agar inisiatif baru berjalan secara lebih efektif.
Di tengah upaya membangun tata kelola riset yang adil dan berkelanjutan, kritik tentu diperlukan, namun kritik yang produktif tidak berangkat dari kekhawatiran semata. Ia hadir untuk memperkaya perspektif tanpa menutup peluang. Program Pulang Kampung dapat menjadi terobosan, asalkan pelaksanaannya disertai evaluasi berkala, peta jalan yang jelas, serta dukungan infrastruktur dan pengawasan yang ketat. Dengan begitu, kebijakan ini bukan sekadar slogan, tetapi bagian dari transformasi ilmiah Indonesia yang lebih menyeluruh.
Lebih dari sekadar perdebatan administratif, inisiatif ini mengajak kita meninjau ulang definisi sentralisasi dalam riset nasional. Ilmu pengetahuan seharusnya tidak hanya tumbuh di kota besar, namun ia harus hadir di tempat di mana tantangan pembangunan berlangsung. Program Pulang Kampung menjadi jembatan penting menuju cita-cita tersebut, dan seperti jembatan lainnya, yang kita perlukan bukan keraguan untuk melintas, melainkan kesungguhan untuk membangun struktur yang kokoh untuk terus memperkuat.
